Kompas--- Karena janji pembaruan agraria tidak dipenuhi pemerintah, proses proletarisasi di pedesaan terus berlangsung. Masyarakat desa, mayoritas petani, yang tadinya memiliki tanah mulai kehilangan sumber penghasilannya karena tanah tak lagi mereka kuasai.
Involusi pertanian, yang telah lama diramalkan, terjadi dipedesaan Indonesia.
Hal ini dikatakan oleh Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Idham R. Arsyad di Jakarta, Jumat (13/4).
"Proletarisasi masyarakat pesedaan semakin tinggi. Orang yang tadinya punya tanah, terus enggak punya tanah lagi sehingga untuk makan mereka harus menjual tenaga kerjanya karena kehilangan sumber penghidupannya dari tanah," kata Idham.
Gambaran proletarisasi pedesaan makin jamak terjadi di berbagai wilayah Indonesia. "Masyarakat pedesaan kita sudah sangat miskin. Tanah-tanah dalam skala luas dikuasai oleh perusahaan besar. Itu saja sebenarnya sudah menjadi aspek mendesak diperlukannya pembaruan agraria," kata Idham.
Pemerintah di sisi lain, menurut Idham, justru berdalih memperjuangkan kepentingan masyarakat desa seperti petani dengan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) agar subsidi dialihkan kepada mereka. Padahal, lanjut dia, jika mau serius membantu kepentingan petani, pemerintah tinggal menunaikan saja program agraria seperti redistribusi tanah terlantar untuk petani.
Dengan kondisi mulai terjadi proletarisasi masyarakat pedesaan, konflik agraria, kata Idham, bakal makin terus terjadi. "Konflik akan semakin tinggi dan pasti akan berdarah-darah," katanya.
Dia mencontohkan, beberapa konflik agraria yang paling mutakhir dalam beberapa waktu terakhir selalu mengakibatkan korban jiwa seperti Mesuji di Lampung dan Sumatera Selatan. bahkan, Kamis lalu terjadi bentrokan antara warga dan karyawan perusahaan yang dipicu soal penguasaan lahan di Sei Mati, Medan Labuhan, Medan, Sumatera Utara, yang mengakibatkan satu orang meninggal.
Ketua Asosiasi Tani dan Nelayan Nusantara (Astanu) Lukman Hakim mengakui terjadinya proses proletarisasi dan involusi pertanian di Indonesia. Menurut Lukman, tanah yang dikuasai petani sudah semakin sempit.
"Kondisi sekarang ini tanah sudah semakin sempit, sementara kebutuhan petani semakin meningkat," kata Lukman.
Senada dengan Idham, Astani bersama organisasi keagamaan Nahdlatul Ulama mendesak agar pemerintah segera melakukan pembaruan agraria sebagai jalan keluar.
Bentrokan dalam sengketa lahan terjadi di Kecamatan Medan Labuhan, Medan, Sumatera Utara. Masyarakat setempat bentrok dengan karyawan PT MNL yang mengklaim memiliki lahan seluas 315 hektar. Namun, dari 315 hektar itu, masyarakat juga mengklaim memiliki hak atas sebagian lahan tersebut. Demikian disampaikan Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen (Pol) M Taufik, di Jakarta, kemarin.
Akibat bentrok Kamis lalu, pukul 17:30, itu, satu orang meninggal dunia dan delapan orang luka-luka. Kasus ini ditangani aparat Kepolisian Resor Labuhan.
Menurut Idham, selain sudah menjadi amanat undang-undang serta ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, langkah pembaruan agraria seperti redistribusi lahan kepada petani bisa dengan mudah dilakukan pemerintah."Redistribusi tanah milik Perhutani di Jawa, tanah-tanah perkebunan besar di luar Jawa bisa dilakukan. Selain itu, pemerintah juga bisa mulai mengeluarkan desa-desa yang berada di kawasan hutan. Itu bisa jadi agenda pembaruan agraria yang paling mudah dan menjadi solusi dalam penyelesaian konflik." katanya.
Daripada pemerintah harus berhadapan dengan penolakan publik dengan mengeluarkan kebijakan seperti kenaikan harga BBM, ujar Idham, lebih mudah pemerintah membantu petani merealisasikan pembaruan agraria. (BIL/FER)
Sumber: Kompas, 14/04/2012, hal 2
Tidak ada komentar:
Posting Komentar