Kamis, 23 Agustus 2012

Pendatang DKI Berkurang

LBH Jakarta: Operasi Yustisi Bentuk Diskriminasi Kependudukan

Jakarta, Kompas --- Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo optimistis urbanisasi pasca-Lebarana tahun ini lebih rendah dibandingkan dengan tahun lalu. Beberapa ahli menilai, pengendalian urbanisasi juga perlu dilakukan dengan tidak diskriminatif dan diimbangi pengendalian dari daerah penyumbang.
   Berdasarkan proyeksi Dinas Kependudukan dn Catatan Sipil DKI Jakarta, jumlah pendatang baru selama musim mudik Lebaran tahun 2012 ini, terhitung selama H-7 hingga H_7 Lebaran, diperkirakan turun sampai 6.000 jiwa.
   Tahun 2011, jumlah pendtanag baru selama mudik Lebaran mencapai sekitar 51.875 jiwa dan pada tahun 2012 ini diproyeksi akan turun menjadi sekitar 45.000 jiwa.
   "Saya melihat pemahaman warga soal kependudukan dan catatan sipil mulai merata. Sebab dari beberapa pemudik yang saya temui tahun lalu, mereka sudah paham soal aturan kependudukan dan catatan sipil di Jakarta. Ini berarti sosialisasi kependudukan di Jakarta berjalan efektif,: tutue Fauzi, Rabu (22/8).
   Pihaknya juga optimistis bahwa pembangunan di daerah asal sudah mulai dirasakan.
   "Kalau di daerah asalnya bisa mendapatkan lapangan pekerjaan dan juga bisa mendapatkan share dari proses pembangunan di daerahnya, mereka tentu akan meilih tinggal di daerahnya," ujarnya.
   Pengendalian urbanisasi penduduk di Jakarta agar berjalan efektif, menurut sosiolog Imam Prasodjo dan pengacara publik Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Edy Halomoan Gurning, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta perlu bekerja bersama dengan daerah penyumbang urbanisasi terbesar.
   Baik Imam dan Edy sepakat bahwa Prmprov DKI Jakarta khususnya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI, wajib memiliki data komposisi daerah asal warganya, baik yang resmi maupun yang tidak. Dari data itu terlihat daerah-daerah mana yang sebenarnya bisa diajak kerja sama guna mengurangi arus urbanisasi ke Ibu Kota.
   "Jika datanya menunjukkan kawasan Slawi, Tegal, Brebes, misalnya, Pemprov DKI Jakarta bisa bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat  memajukan potensi daerahnya. Tentu saja DKI tidak bisa bekerja sendiri, tetapi harus dibantu pemerintah pusat," kata Edy.
   Sementara itu Imam menambahkan, kawasan Jabodetabek yang kini telah berkembang menjadi satu kesatuan tetap membutuhkan kawasan penyangga. Jika dibiarkan tak terkendali, kawasan seperti Cianjur hanya sekedar menjadi lokasi hunian selain tempat wisata yang kurang berpotensi sebagai kawasan tujuan urbanisasi  baru.
   "Padahal, seperti Purwakarta di Jawa Barat itu kurang apa ada daerah industri, penghasil listrik, dua waduk, potensi wisata besar, tetapi perkembangannya tidak pesat. Coba saja ada kerja sama dengan DKI, mungkin bakal tumbuh pusat ekonomi baru," ucapnya.

OYK diskriminatif  
   Edy pun menilai, operasi yustisi kependudukan (OYK) yang digelar Pemprov DKI setiap pasca-Lebaran, laih-alih mengendalikan urbanisasi, malah menimbulkan diskriminasi penduduk.
   "Penegakan hukum agar aturan kependudukan bisa diterapkan memang harus dilakukan, tetapi harus dilakukan secara total, tidak hanya pasca-Lebaran. Sasarannya pun harus seluruh kelas ekonomi masyarakat, baik yang kaya berpendidikan, maupun yang ekonomi lemah," kata Edy.
   Untuk itu, OYK juga perlu dilakukan dengan persiapan matang. Dengan wilayah seluas Jakarta, OYK tidak akan bisa merata menyeluruh dalam waktu singkat, seperti hanya dalam beberapa pekan pasca-Lebaran.
   Pemerintah bisa memetakan wilayah dan melakukan penyisiran warga yang tidak tertib aturan kependudukan secara bergantian. Waktu yang dibutuhkan dapat satu tahun atau bahkan lebih.
   Edy juga menegaskan, merujuk Undang-Undang no  23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, warga negara Indonesia berhak berpindah tempat dan tidak boleh dilarang atau diusir di tempat baru. Namun, aturan dasar kependudukan, seperti membawa surat pindah, identitas lengkap, dan mengurus surat tinggal di tempat baru, wajib dilakukan (NEL/MDN)

Symber: Kompas, 23 Agustus 2012, hal 20

Tidak ada komentar:

Posting Komentar