Demikian intisari dari World Cities Summit Southeast Asia In Foucus, di Marina Bay Sands, Seperti dilaporkan wartawan Kompas M Clara Wresti dari Singapura, Selasa (3/7).
Di China dan India, arus urbanisasi bisa dikelola dengan baik sehingga setiap 1 persen peningkatan urbanisasi, produk domestik bruto negara tersebut meningkat sekitar 6-8 persen. Di Indonesia, setiap 1 persen peningkatan urbanisasi, kenaikan PDB hanya 2 persen.
"Jika melihat urbanisasi sebagai masalah, dia akan menjadi masalah. Tetapi jika melihat urbanisasi sebagai peluang, dia akan jadi peluang. Sektor informal bisa bergerak maju karena urbanisasi," kata Prof Komara Djaja, Kepala Studi Perkotaan Program Pascasarjana Universitas Indonesia, yang menjadi narasumber dalam forum internatsional tersebut.
Operasi yusti sia-sia
Menurut Komara, upaya pemerintah dalam menekan arus urbanisasi, adalah upaya yang sia-sia dan tidak akan membuahkan hasil. Urbanisasi tidak bisa dicegah, tetapi harus dikelola.
Pengelolaan urbanisasi harus berorientasi pada warga. Kebutuhan warga harus dipenuhi sekaligus mendorong sektor informal agar pendatang yang berketerampilan rendah bisa bekerja dan mempunyai penghasilan.
Kebutuhan dasar warga juga harus dipenuhi, yakni mempunyai kehidupan layak karena tidak terkena banji, bebas macet, aman, bersih, dan sebagainya. Kebutuhan dasar ini harus dipenuhi dulu baru memikirkan kebutuhan-kebutuhan yang besar.
"Kita memang butuh infrastruktur yang bagus, gedung yang menjulang tinggi, tetapi itu membutuhkan dana yang tidak sedikit. Bagaimana mau memenuhi kebutuhan yang besar kalau yang kecil saja tidak terpenuhi. Padahal jika kebutuhan dasarnya terpenuhi, warga akan mendukung pemerintah," jelas Komara.
Untuk mengelola urbanisasi menjadi kekuatan, perlu diciptakan lapangan kerja baru, seperti ekonomi kreatif, pusat kuliner, pertunjukan musik, bengkel, dan salon.
Tranparansi, antikorupsi
Dalam kesempatan itu, Komara juga menyorot masalah pendidikan. Saat ini Pemerintah Provinsi DKI meberikan anggaran cukup besar (28 persen) bagi pendidikan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2012.
Namun, anggaran itu tidak hanya diupakai untuk memberikan bantuan operasional pendidikan, tetapi juga untuk meningkatkan gaji guru dan memberikan tunjangan.
"Apakah dengan meningkatkan gaji guru, maka kualitas pendidikan kita menjadi semakin baik? Mengapa masih banyak LSM yang memberikan pelajaran kepada warga miskin? Mengapa masih sering terjadi gedung sekolah ambruk? ujarnya.
Menurut Komara, harus dilakukan evaluasi mengenai hal ini. Dia berkeyakinan, kunci dari persoalan di Jakarta adalah tata kelola pemerintahan, seperti transparansi, antikorupsi, dan keterbukaan.
Industri pertanian
Menteri Pertanahan, Perumahan dan Pengembangan Kota Nigeria Ama Pepple mengatakan, negaranya mengembangkan industri pertanian di seluruh negeri untuk membuka lapangan kerja. Dengan demikian, pekerjaan tidak hanya ditemukan di kota tetapi juga di daerah.
Dia juga mengatakan, perumahan murah di dalam kota juga hatrus dikembangkan agar tidak ada kawasan kumuh dan miskin di dalam kota.
Sementara itu, Budiarsa Sastrawinata, Direktur Ciputra mengatakan, masalah urbanisasi dialami semua kota di dunia. Masalah ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan juga sektor swasta.
Banyak yang bisa dilakukan pihak swasta untuk membantu mengelola urbanisasi, seperti membangun perumahan dan penyediaan infrastruktur. namun, pihak swasta sering menemui kendala berupa peraturan yang sering berubah-ubah atau aturan yang belum ada. (ARN)
Sumber: Kompas 4 Juli 2012, hal 27
Tidak ada komentar:
Posting Komentar