Dan setiap kali tur dimulai, mereka dengan senang mengucapkan kalimat yang sama: ”This is a typical house of middle class family.” Mengapa mereka mengatakan demikian? Tentu saja mereka tidak mengklaim diri sebagai kelas atas yang kaya raya. Mereka adalah representasi pekerja keras yang berjuang siang-malam untuk mendapatkan penghasilan layak. Suami meraih gelar doktor dalam bidang IT, bekerja di sebuah vendor perusahaan terkenal di Silicon Valley. Sedangkan istri bekerja di sebuah retail besar, menjadi kasir. Pasangan ini memiliki dua buah mobil, dua anak remaja yang masih bersekolah, dan seekor anjing yang tercatat sebagai anggota keluarga. Garasinya dilengkapi pembuka otomatis dan dapat dikontrol dari mobil. Di bagian belakang ada pekarangan kecil yang ditumbuhi sebuah pohon jeruk sunkist yang rajin berbuah.
Tetapi untuk membiayai rumah dan membiayai kehidupan yang layak, suami-istri bekerja penuh waktu. Rumah yang mereka tempati bukanlah rumah milik yang dibeli tunai seperti yang banyak dimiliki kelas menengah Indonesia. Mereka membeli hipotek dengan tenggang waktu 75 tahun. Kalau pemiliknya meninggal dunia, rumah dan asetnya dilelang, pembeli baru membelinya dengan hipotek baru dan bank mendapatkan pelunasannya. Anak-anak tak berharap banyak dari warisan sebab pajaknya tinggi sekali. Lagi pula, mereka umumnya sudah mandiri. Lantas bagaimana kelas menengah di sini?
Orang Kaya Baru
Tahun lalu ADB mengumumkan, sepanjang 2002– 2008, ada 102 juta orang miskin Indonesia yang berhasil naik kelas dan bergabung menjadi kelas menengah. Sedangkan Bank Dunia minggu lalu mengumumkan, jumlah kelas menengah Indonesia mencapai 131 juta.
Kenaikan ini sepertinya memberi legitimasi bagi pemerintah bahwa jumlah orang miskin telah jauh berkurang. Bagi Anda yang kritis, melihat angka sebesar itu (46% dari jumlah penduduk), mungkin Anda akan mengatakan dengan cepat, ”tidak mungkin!” Bahkan sangat mungkin Anda pun sangat tidak senang dimasukkan sebagai kelas menengah. ”Ah, kita kan rakyat kecil saja.” Sekalipun mereka ke kampus atau ke kantor sambil berkendaraan motor atau mobil dan menjinjing dua buah telepon seluler. Begitulah kondisi kita dewasa ini. Kalau lembaga asing yang bicara tidak kita percayai dan sebaliknya apa yang kita katakan tentang diri kita, tidak diamini dunia internasional. Apalagi setiap hari berita yang kita baca hanyalah soal penggunjingan tentang kemiskinan.
Padahal, porsi iklan terbesar di media masa sudah bukan lagi soal sekolah, pertanian, atau pengobatan tradisional, melainkan perbankan, telekomunikasi, asuransi, automotif, logistik, perawatan tubuh (wajah, kulit, dan berat badan), department stores, dan iklan-iklan korporat. Akibatnya, banyak di antara kita yang menjadi serbakebingungan. Apakah data itu dapat dipercaya? Namun anehnya, kebingungan tak terjadi di China dan India. Mereka justru menyambut pengumuman itu dengan suka cita. Akhir tahun lalu, ADB mengatakan, ada 817 juta jiwa baru yang bergabung sebagai kelas menengah di China, dan 274 juta jiwa baru di India. Jadi, Indonesia adalah negara yang kelas menengahnya tumbuh ketiga terbesar di dunia setelah kedua negara tersebut. Dengan angka sebesar itu, mereka melakukan pemasaran tempat (marketing of places) untuk kunjungan wisata dan belanja, perawatan kesehatan, kunjungan spiritual, investasi, dan tempat tinggal bagi pensiunan berkantong tebal.
Mereka ingin terus memacu kesejahteraan baru. Sedangkan di sini, kita justru meragukannya. Kita katakan diri kita rapuh, tidak mandiri, dan berpotensi miskin kembali. Mengapa seperti itu? Saya pikir, obrolan-obrolan seperti itu tidak 100% benar, tetapi juga tidak 100 % salah. Obrolan-obrolan seperti itu hanya mencerminkan lemahnya tiga kepercayaan, yaitu percaya diri (self confidence), percaya pada penguasa (public trust), dan lemahnya kejujuran di hadapan Tuhan (believe in God). Believe, confidence, dan trust sama-sama berarti percaya, ketiganya saling berhubungan dan saling menopang. Ketika satu goyah, yang lain ikut terganggu. Ketimpangan ini adalah indikator kuat untuk menjadi bangsa yang kurang bersyukur, dan muaranya jelas: bangsa yang tidak bahagia. Semua terjadi karena selama kurun waktu yang panjang pemimpinnya gagal mengembalikan kepercayaan.
Dalam era single direction dan pemerintahan otoritatif di masa lalu, kepercayaan dibangun dengan kampanye seduktif melalui pencitraan yang dilakukan lewat pidato, pengarahan, sidang kabinet, iklan-iklan para menteri satu arah, dan public relations. Dalam era demokrasi sekarang, kata partisipasi menjadi kunci yang penting. Partisipasi adalah co-creation, kustomisasi (dibuat sesuai dengan kebutuhan masing-masing). Semua diawali dari program dan produk yang benar. Tentu bukan hanya di Indonesia kelas menengah itu rapuh dan mudah terserang depresi. Di Singapura, selama bertahun-tahun warga kelas menengah juga dilanda kecemasan saat negerinya dilanda virus flu burung, SARS, dan sebagainya.
Pariwisata yang menjadi sumber penghasilan utama warga kelas menengahnya lenyap seketika, dan para pekerja sektor jasa begitu mudah jatuh miskin. Demikian pula di Amerika Serikat, Jepang, dan Eropa saat dunia dilanda krisis ekonomi. Mereka dengan cepat berubah menjadi penganggur yang tak mampu membayar sewa rumah dan listrik. Ekspor mereka drop dan kemampuan keuangan kelas menengah hancur. Namun, mengapa mereka tetap pede mengklaim sebagai bangsa kelas menengah dan warga negara sejahtera? Jawabnya adalah peranan negara. Seperti amanat UUD 45 di sini,mereka juga punya pasal yang berbunyi, ”Fakir miskin dan orang-orang terlantar menjadi tanggungan negara.
”Bedanya, di negara-negara sejahtera, pasal itu benar-benar dijalankan, bukan cuma berlalu menjelang pemilu saja.Setelah pemilu, kesejahteraan cuma terbagi di kalangan penguasa dan politisi. Sistem politik kita telah merampas kesejahteraan yang dijamin undang-undang yang memungkinkan bagi rakyat miskin menikmati kesejahteraannya. Anda tentu sudah membaca, berapa besar seorang gubernur terpilih harus mengembalikan modalnya saat berkuasa karena biaya ”mas kawinnya” dengan partai politik sebesar Rp40 miliar.
Belum lagi biaya kampanyenya. Lumrah kalau bagi-bagi kesejahteraan tidak menetes ke bawah. Saya masih ingat saat mengambil program doktor di Amerika Serikat hampir 20 tahun lalu. Sebagai asisten dosen dan peneliti, penghasilan yang saya terima dari kampus sebesar USD1.250 plus asuransi dan bebas uang kuliah.Karena berpenghasilan, maka saya tercatat sebagai pembayar pajak. Tetapi, istri dan anak tidak memiliki asuransi kesehatan. Kami masuk dalam kategori penduduk miskin. Kendati demikian, negara memenuhi kewajibannya.Penduduk miskin berhak menikmati sekolah gratis yang bagus, serta bebas memilih rumah sakit untuk perawatan kesehatan. Tidak perlu antre di tempat kumuh. Pasien miskin menikmati layanan yang sama dengan mereka yang mampu membeli asuransi.
Kalau kehilangan pekerjaan, negara memberi food stamp untuk membeli makanan. Di Singapura, saat pengangguran besar-besaran terjadi, negara juga mengeluarkan tabungannya. Pendidikan, kesehatan,dan kecukupan gizi menjadi perhatian penting. Dan yang lebih menarik, negara turut memasarkan sumber daya manusia (SDM)-nya yang belum mendapatkan pekerjaan. SDM asing dibatasi, pekerjaan diberi keutamaan bagi warga negara, meski perusahaan yang beroperasi adalah multinasional.
Jadi, perbaiki kepercayaan dan jalankan apa yang sudah diamanatkan undang-undang. Lalu berhentilah menjadi penguasa yang tamak. Seperti kata Gandhi, isi bumi ini cukup untuk memberi makan seluruh penduduk bumi, namun tak akan pernah cukup untuk memberi makan satu saja orang yang rakus.(*)
RHENALD KASALI
Ketua Program MM UI
(Sumber : Seputar Indonesi, 24 Maret 2011)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar